Pontianak, Kalbar – Startimenews.com, Tokoh masyarakat sekaligus Wakil Ketua FRIC Kalimantan Barat, S. Achmad Hasyim, menyampaikan pandangannya terkait kepemimpinan Wali Kota Pontianak, Ir. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., serta pentingnya menyampaikan kritik dan aspirasi secara bijak demi kemajuan daerah.
Menurut S. Achmad Hasyim, masyarakat, khususnya mahasiswa, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut hendaknya tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketertiban umum, keamanan masyarakat, serta menjaga fasilitas pemerintah dan aset negara.
“Silakan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan melakukan demonstrasi. Itu merupakan bagian dari hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, kita juga harus bersama-sama menjaga fasilitas pemerintah, aset negara, dan keamanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik terhadap pemimpin merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Akan tetapi, kritik sebaiknya disampaikan secara konstruktif, berdasarkan fakta, serta disertai sikap objektif dalam melihat berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah.
Menurutnya, menilai kinerja seorang pemimpin tidak cukup hanya dari satu sisi. Masyarakat juga perlu melihat langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di Kota Pontianak.
S. Achmad Hasyim menilai, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, tidak dapat serta-merta dianggap tidak bekerja hanya karena masih terdapat persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Evaluasi terhadap pemerintah tetap diperlukan, tetapi penilaian hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan fakta.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan ketersediaan air bersih, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Menurutnya, langkah-langkah penanganan pemerintah terhadap persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif, termasuk kecepatan respons, hasil penanganan, dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
“Kalau kita ingin mengkritik pemimpin, silakan. Tetapi kita juga harus melihat sisi baik dan upaya yang sudah dilakukan. Jangan hanya melihat kekurangan, sementara langkah-langkah yang telah dikerjakan tidak ikut menjadi pertimbangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa membangun Kota Pontianak bukan hanya menjadi tanggung jawab wali kota dan jajaran pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, penyampaian aspirasi yang tertib, santun, dan berbasis fakta akan lebih efektif dalam mendorong pemerintah melakukan perbaikan. Sebaliknya, tindakan yang merusak fasilitas umum maupun aset negara justru dapat merugikan masyarakat luas.
S. Achmad Hasyim berharap perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan. Kritik harus tetap disampaikan, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah harus terus berjalan, dan pemerintah juga perlu terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Tujuan kita sama, yaitu bagaimana Kota Pontianak menjadi lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Karena itu, mari kita sampaikan aspirasi dengan baik, menjaga fasilitas umum, dan bersama-sama mengawal pembangunan daerah,” tutupnya.
Dengan demikian, ruang demokrasi tetap terjaga, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati, dan tanggung jawab menjaga keamanan serta fasilitas publik dapat berjalan beriringan demi kepentingan masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.
Redaksi
