Pontianak Kalbar – Startimenews.com | Buka Puasa bersama DPD Partai gerindra dan Reses H yuliansyah SE yang di hadiri petinggi partai Gerindra,wali kota Pontianak EDY RUSDI Kamtono,FKPPI, anak kolong, serta anggota DPRD Provinsi kalbar, anggota DPRD kab/ kota Pada sabtu 22/3 di Ranen Coffee jl S. Parman pontianak
Dalam hal ini ketua DPD Partai Gerindra kalbar mengatakan ke awak media bahwa kita mengadakan buka puasa bersama dan silaturahmi yang selama Ramadhan ini karena apa yang dikatakan pak ustad bahwa pada malam yang ke 23 Ramadhan yaitu malam lailatul qadar. dan mudah – mudahan doa serta permohonan kepada allah SWT . Katanya.
Jadi agenda kita pada hari ini adalah mengadakan buka puasa bersama serta reses yang akan saya sampaikan adalah masalah berita di media yang kita ketahui tentang UU TNI dan perlu kita ketahui bahwa UU TNI tersebut tidak melanggar Demokrasi dan tidak mengarah ke sipil tegas yuli
Undang – undang TNI hanya menambah porsi di kementrian seperti yang ada di Basarnas, Makamah agung, kejaksaan agung itu yang dominan kerena sesuai dengan posisi masing – masing untuk penguatan TNI dan itu hanya penambahan porsi kementrian dan lembaga yang sesuai dengan ke ahlian mereka itu
Ditambah lagi oleh yuli TNI ini bisa membantu rakyat kita untuk mengatasi seperti banjir yang melanda pada saat ini terjadi di Kalimantan Barat beberapa
waktu yang lalu dan ini hanya penguatan Rancangan Undang – undang TNI dan juga ada penambahan kepangkatan yang sebelum bagi tamtama sampai bintara masa pensiun 55 tahun
Dan bagi pangkat perwira itu sekitar 58 lalu untuk pangkat bintang satu kalau tidak salah 60 tahun, pangkat bintang. dia itu 61,sedangkan pangkat bintang tiga 62 tahun, pangkat bintang empat 63 atau bisa juga
ditambah menjadi dua kali jabatan,jadi tidak ada hal – hal yang di ragukan karena kita sudah berkoordinasi serta sudah kita bahas UU TNI yang mana dwi fungsi ini kalau tidak ada Dwi fungsi ini tidak ada kekuatan bagi TNI. Tuturnya
Ia berharap agar kawan – kawan media bisa bersinergi dengan pemerintah karena tampa media negara ini tidak bisa kuat itu media harus memberi masukan ke pemerintah untuk pembangunan. Tutupnya.
Red/Hasan
