KETUM DPP APRI IR. GATOT SUGIHARTO PAPARKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL PENAMBANG RAKYAT DALAM BIMBINGAN TEKNIS GOOD MINING PRACTICE DI KALBAR

PONTIANAK, KALBAR // 17 NOVEMBER 2026 -Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPP APRI), Ir. Gatot Sugiharto, memaparkan materi strategis mengenai perlindungan hukum dan hak-hak konstitusional penambang rakyat dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice), yang berlangsung pada 16–17 November 2026 di Aula UPT PKPTK/BLKI Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

Dalam pemaparannya, Gatot menegaskan bahwa pertambangan rakyat harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum, akses legalitas, pembinaan teknis, perlindungan keselamatan kerja, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Mengangkat tema tentang hak-hak penambang rakyat yang dilindungi undang-undang dan prinsip universal, Gatot menguraikan landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurutnya, mandat konstitusi tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan pengelolaan sumber daya mineral yang memberikan manfaat ekonomi secara adil, termasuk bagi komunitas penambang rakyat.

Ia juga menjelaskan kerangka pengakuan pertambangan rakyat berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Dalam kerangka tersebut, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan instrumen penting untuk membangun tata kelola pertambangan rakyat yang legal, terukur, dan dapat diawasi.

Salah satu pokok pembahasan yang mendapat perhatian adalah hubungan antara kewajiban masyarakat untuk memenuhi ketentuan perizinan dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan kepastian wilayah pertambangan rakyat. Gatot mengemukakan prinsip hukum Impossibilium Nulla Obligatio Est, yang secara umum bermakna bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Prinsip ini menjadi bahan refleksi terhadap kondisi masyarakat yang dituntut mengurus perizinan, sementara wilayah pertambangan rakyat belum tersedia atau belum ditetapkan melalui mekanisme pemerintah.

Dalam perspektif penegakan hukum, Gatot turut membahas asas *Actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menekankan pentingnya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Ia mendorong agar latar belakang tindakan, kondisi faktual, serta iktikad baik masyarakat dalam menempuh proses legalisasi turut diperhatikan secara objektif. Meski demikian, penilaian dan pembuktian unsur pidana tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, alat bukti, dan fakta masing-masing perkara.

Aspek *Good Faith* atau iktikad baik juga menjadi bagian penting dari materi. Menurut Gatot, masyarakat penambang perlu menunjukkan kesungguhan untuk menempuh jalur legal, memenuhi persyaratan administrasi, membangun komunikasi dengan pemerintah, serta bersedia mengikuti pembinaan teknis dan lingkungan. Iktikad baik tersebut harus tercermin dalam tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau klaim.

Gatot juga mendorong penguatan organisasi dan kelembagaan masyarakat penambang melalui wadah resmi seperti APRI, koperasi, serta pengembangan konsep *Responsible Mining Community* (RMC). Kelembagaan yang terstruktur dinilai dapat menjadi sarana edukasi, pendampingan, konsolidasi, peningkatan kapasitas, dan komunikasi antara masyarakat penambang dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Pada aspek teknis, ia menekankan bahwa legalisasi harus disertai perubahan pola pengelolaan pertambangan. Penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan, pengendalian limbah melalui kolam pengendapan dan pengelolaan *tailing*, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penghentian penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida menjadi bagian dari tanggung jawab penambang dalam menjalankan prinsip Good Mining Practice. Penggunaan teknologi pengolahan alternatif harus tetap memperhatikan standar keselamatan dan ketentuan lingkungan yang berlaku.

Materi tersebut menegaskan bahwa legalisasi pertambangan rakyat tidak cukup hanya diukur dari penerbitan izin. Diperlukan kesiapan sumber daya manusia, kompetensi teknis, kelembagaan yang kuat, kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta komitmen perlindungan lingkungan. Dengan demikian, penambang rakyat tidak hanya memperoleh akses legalitas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab.

Kegiatan Bimtek ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan pemerintah, organisasi cendekiawan, asosiasi pertambangan rakyat, lembaga pelatihan, dan organisasi profesi. Pertemuan lintas pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat sinergi dalam menyiapkan sumber daya manusia serta mendukung tata kelola WPR dan pelaksanaan IPR di Kalimantan Barat.

Melalui materi yang disampaikan, Ketua Umum DPP APRI Ir. Gatot Sugiharto menekankan bahwa penambang rakyat harus ditempatkan sebagai bagian dari subjek pembangunan ekonomi nasional. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam, sekaligus memikul tanggung jawab menghadirkan tata kelola yang membuka akses legalitas, pembinaan, perlindungan keselamatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Legalitas harus berjalan beriringan dengan pembinaan. Penambang rakyat membutuhkan kepastian wilayah dan perizinan, peningkatan kompetensi, perlindungan keselamatan kerja, serta dukungan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan kekayaan sumber daya alam diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hukum dan kelestarian lingkungan.

Tim Liputan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *