KALBAR PERKUAT LEGALISASI PERTAMBANGAN RAKYAT, BIMTEK GOOD MINING PRACTICE LIBATKAN ICMI, APRI, ORGANISASI PROFESI DAN PEMERINTAH

PONTIANAK, KALBAR – 16 NOVEMBER 2026. Kalimantan Barat Upaya memperkuat tata kelola pertambangan rakyat di Provinsi Kalimantan Barat memasuki tahapan penting melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik atau Good Mining Practice bagi masyarakat penambang rakyat, pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), calon Kepala Teknik Tambang (KTT), dan pelaku usaha pertambangan rakyat Angkatan 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada 16–17 November 2026 di Aula UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPT PKPTK/BLKI) Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Abdurrahman Saleh, Pontianak diikuti peserta sebanyak 51 orang yang berasal dari Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan barat, ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekaligus mendorong kesiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan teknis dan administratif penyelenggaraan pertambangan rakyat.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Kalbar Mineral Center (KMC) bersama PT Duta Keselamatan Kerja Indonesia (DKKI), berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional Pendidikan dan Pelatihan Nomor 0008/MOU/DKKI/X/2026 tanggal 19 Oktober 2026. Kegiatan ini memperoleh dukungan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Pembukaan Bimtek dihadiri unsur pemerintah, organisasi cendekiawan, asosiasi pertambangan rakyat, dan organisasi profesi. Sejumlah pimpinan organisasi yang hadir antara lain Ketua DPP Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Ir. Gatot Sugiharto; Ketua DPW APRI Kalimantan Barat, Adi Normansyah; Ketua ICMI Orwil Kalimantan Barat; Ketua DPW PERHAPI Kalimantan Barat; Ketua BPW ATBI Kalimantan Barat; Ketua DPD IAGI Kalimantan Barat; Ketua DPW AMPETRA Kalimantan Barat; Kepala UPT PKPTK/BLKI Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat, Ketua LSP PT. TMI / PT. DKKI serta Inspektur Tambang Kementerian ESDM.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas kelembagaan dalam membangun sistem pembinaan pertambangan rakyat yang tidak hanya berorientasi pada legalitas, tetapi juga memperhatikan kompetensi teknis, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua ICMI Orwil Kalimantan Barat yang diwakili oleh Windy Prihastari, S.STP.,M.Si., menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Bimtek sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu masyarakat penambang rakyat memahami persyaratan penyelenggaraan usaha pertambangan sesuai ketentuan.

ICMI memandang bahwa persoalan pertambangan rakyat tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan penertiban dan penegakan hukum semata. Diperlukan pembinaan, pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan pemahaman masyarakat terhadap aspek teknis dan lingkungan.

ICMI Orwil Kalbar juga mengembangkan gagasan Desa Cendekia Berbasis Pertambangan Rakyat bersama ICMI Orda Kapuas Hulu dan Pemerintah Desa Entibab. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pengembangan ekonomi masyarakat dengan penguatan nilai IMTAQ (Iman dan Takwa) serta IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Menurut perspektif ICMI, masyarakat penambang perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan mengelola potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab, berpengetahuan, serta memahami konsekuensi sosial dan ekologis dari aktivitas pertambangan.

Sementara itu, dalam sambutan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Triadi Andrianto, S.T., M.T., disampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya mineral yang besar, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, dan komoditas lainnya.

Secara khusus, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 75.K/MB.01/MEM.B/2026, telah ditetapkan sebanyak 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas keseluruhan 19.175,86 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten di Kalimantan Barat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan tiga Izin Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, penerbitan izin tersebut masih harus diikuti pemenuhan berbagai kewajiban teknis, termasuk persyaratan pengusulan dan pemenuhan kompetensi Kepala Teknik Tambang (KTT) sebelum kegiatan operasional dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Aspek tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan Bimtek Angkatan 2026. Keberadaan KTT bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian penting dari sistem pengendalian teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penerapan standar operasional yang bertanggung jawab.

Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan pertambangan rakyat tidak berhenti pada penerbitan izin. Terdapat pekerjaan lanjutan yang harus diselesaikan, mulai dari pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten, kesiapan dokumen teknis, hingga penerapan sistem keselamatan dan pengelolaan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyoroti perlunya penataan aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan legalitas, teknis, sosial, dan lingkungan. Pendataan serta evaluasi terhadap kegiatan pertambangan rakyat diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan langkah pembinaan sesuai kewenangan pemerintah.

Sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian pemerintah meliputi pengusulan penetapan WPR, penyusunan dokumen pengelolaan WPR, pendampingan dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan RPT, penyempurnaan regulasi terkait IPERA, serta peningkatan kompetensi masyarakat penambang dan pemegang IPR.

Dalam konteks kebijakan publik, legalisasi pertambangan rakyat harus dipahami sebagai proses menyeluruh. Penetapan WPR dan penerbitan IPR perlu diikuti kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dokumen teknis, sistem keselamatan kerja, serta pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, legalitas tidak berhenti sebagai dokumen perizinan, tetapi menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan yang tertib dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan Bimtek pada 16–17 November 2026 diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta mengenai regulasi pertambangan, persyaratan KTT, teknik operasional, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, reklamasi, serta tanggung jawab pemegang IPR.

Para peserta juga diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan usaha pertambangan di wilayah masing-masing. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting agar masyarakat penambang dapat bertransformasi dari aktivitas yang belum tertata menuju kegiatan usaha yang memiliki kepastian hukum dan standar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kehadiran Ketua DPP APRI Ir. Gatot Sugiharto dan Ketua DPW APRI Kalbar Adi Normansyah dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari konsolidasi organisasi pertambangan rakyat untuk mendorong peningkatan kapasitas penambang, penguatan kelembagaan, dan percepatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme legalisasi IPR.

APRI bersama organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya memiliki ruang strategis untuk menjembatani kebutuhan masyarakat penambang dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam aspek edukasi regulasi, pendampingan teknis, dan penerapan standar pertambangan yang baik.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian ESDM, ICMI, PT KMC, PT DKKI, APRI, organisasi profesi, dan asosiasi pertambangan rakyat diharapkan dapat membangun ekosistem pembinaan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, pengembangan pertambangan rakyat tidak hanya diukur dari jumlah WPR dan IPR yang ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjalankan usaha secara profesional, keselamatan para pekerja, kepatuhan terhadap regulasi, kontribusi ekonomi, serta keberhasilan menjaga kelestarian lingkungan.

364 blok WPR telah ditetapkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat memperoleh akses legalitas, pembinaan, kompetensi teknis, dan kepastian dalam menjalankan usaha pertambangan sesuai ketentuan.

Pertambangan rakyat yang legal, profesional, berkeselamatan, dan berwawasan lingkungan merupakan fondasi penting bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Tim : Liputan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *