Kalimantan Barat – Startimenews.com Di tanah Borneo yang kaya adat dan budaya, gelar Panglima bukan sekedar simbol gagah. Ia adalah amanah. Seorang Panglima Dayak sejati tidak diukur dari tajamnya mandau, melainkan dari luasnya hati untuk mengayomi.
Dalam sejarah dan dalam praktik hari ini, kita menyaksikan bahwa Panglima Dayak yang dihormati adalah ia yang mampu berdiri di tengah. Ia menjadi jembatan. Seorang Panglima Dayak wajib menguasai dua hal sekaligus: aturan Pemerintah dan aturan adat. Ia harus paham UU, Perda, kebijakan kehutanan, hingga mekanisme perizinan, agar bisa memperjuangkan hak masyarakat adat di meja negara. Pada saat yang sama, ia harus teguh memegang hukum adat dan sebagai kompas moral.
Dengan bekal itu, Panglima mampu berkomunikasi tanpa sekat dengan Pemerintah Pusat di Jakarta maupun dengan pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten. Ia bisa menerjemahkan bahasa birokrasi ke bahasa adat, dan sebaliknya, menjelaskan nilai adat kepada pejabat negara tanpa menimbulkan curiga. Ia juga rendah hati duduk semeja dengan suku-suku lain, membangun dialog, meredam prasangka, dan merajut persaudaraan.
Teladan seorang Panglima terletak pada kemampuannya mengendalikan diri di saat emosi massa mudah tersulut. Ia bukan provokator yang membakar, melainkan pendingin yang meneduhkan. Ia tidak membenturkan Dayak dengan pihak lain, tetapi justru menempatkan adat dan hukum Dayak sebagai bagian dari solusi bangsa.
Mandau bukan lagi dihunuskan untuk berperang. Hari ini, Mandau adalah pusaka leluhur yang menjadi dasar persatuan. Ia disimpan dalam sarungnya sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati Dayak adalah menjaga, bukan melukai. Dari bilah Mandau yang diam, lahir komitmen bersama untuk melindungi tanah, hutan, dan keberagaman manusia di atasnya. Mandau mengikat kita pada janji leluhur: hidup damai berdampingan.
Tantangan ke depan tidaklah ringan. Investasi masuk, hutan menyusut, identitas budaya bergesekan dengan modernisasi. Di titik inilah figur Panglima yang paham aturan negara, teguh pada adat, dan komunikatif menjadi vital. Pemerintah butuh mitra yang kredibel. Suku-suku lain butuh saudara yang bisa dipercaya untuk menjaga perdamaian. Generasi muda Dayak butuh panutan yang menunjukkan bahwa menjadi penjaga adat tidak berarti anti-pembangunan.
Maka, mari kita rawat makna Panglima yang luhur itu. Jangan biarkan gelar sakral ini dipersempit hanya untuk kepentingan sesaat atau kelompok tertentu. Panglima Dayak adalah milik semua masyarakat adat, bahkan milik Kalimantan. Tugasnya adalah menjaga tanah, air, dan manusia di atasnya / semua manusia, tanpa kecuali.
Ketika seorang Panglima bisa mengayomi, bisa berdialog dengan Jakarta hingga ke kabupaten, dan bisa bergandengan tangan dengan Melayu, Tionghoa, Jawa, Madura, dan semua suku di bumi Khatulistiwa, di situlah ia menjadi teladan sejati. Mandau boleh bertuah, tetapi lidah diplomasi dan tangan persaudaraan harus selalu lebih dahulu terulur.
Itulah Panglima Dayak yang kita butuhkan : kuat menjaga, bijak merangkul, cakap hukum, dan menjadikan pusaka sebagai pemersatu, bukan pemecah.
Redaksi: StartimeNews.Com : Stephanus Suwarjo
