Jakarta, – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai wujud komitmen dalam pembinaan statistik sektoral kepada kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah. Dari hasil evaluasi tersebut, BPS memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meraih Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tertinggi.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas komitmen bersama dalam memperkuat Sistem Statistik Nasional. Melalui EPSS, BPS menghadirkan IPS yang mencerminkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada masing-masing instansi pemerintah, sekaligus rekomendasi perbaikannya.
“IPS ini juga menjadi indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan kemudian pencapaian ini membutuhkan kepemimpinan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen dari seluruh kementerian/lembaga,” tuturnya dalam acara Penganugerahan Anindhita Wistara Data Tahun 2026 di Jakarta (11/11).
Kegiatan ini semakin penting sebab penyediaan data statistik yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama antara BPS sebagai penyedia dan pembina data statistik, dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara statistik sektoral.
Ia menjabarkan, sebanyak 507 pemerintah kabupaten/kota telah berpartisipasi dalam EPSS 2026, atau mencapai 98,63 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, partisipasi instansi pemerintah pusat dan provinsi telah lengkap 100 persen dari target.
Sebagai penghargaan atas komitmen dan dedikasi dalam penyediaan data statistik berkualitas, BPS menganugerahkan Anindhita Wistara Data tahun 2026 bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Tabalong untuk kategori pemerintah kabupaten. Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung, Kota Surakarta, dan Kota Tanjungpinang menjadi yang terbaik untuk kategori pemerintah kota.
Pemerintah Kabupaten Tangerang berhasil meraih IPS tertinggi pada kategori pemerintah kabupaten berkat tata kelola statistik yang terstruktur melalui penerapan standar data, integrasi, dan diseminasi melalui portal data, serta didukung SDM dan infrastruktur yang memadai. Diikuti Pemerintah Kabupaten Tegal melalui tata kelola statistik yang terstruktur dengan penerapan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), harmonisasi oleh walidata, dan evaluasi berkala, didukung penguatan pemanfaatan big data.
Selanjutnya, terbaik 3, Pemerintah Kabupaten Tabalong turut menerapkan kebijakan SDI yang didukung SDM statistik kompeten dan kolaborasi antarprodusen data, serta penguatan evaluasi berbasis indikator dan tindak lanjut yang terukur, sehingga bermuara pada tata kelola statistik yang terintegrasi.
Pada kategori pemerintah kota, IPS tertinggi dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung dengan tata kelola statistik yang terstruktur melalui penerapan pedoman baku, penguatan SDM, dan kolaborasi dalam Forum Satu Data, didukung penguatan tindak lanjut hasil evaluasi dan peningkatan kualitas pemeriksaan data.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan tata kelola statistik yang terstandar melalui portal SoloData, didukung proses validasi data, analisis statistik, dan kolaborasi dengan BPS. Sementara itu, terbaik 3, Pemerintah Kota Tanjungpinang mewujudkan tata kelola statistik yang terintegrasi melalui portal Open Data, didukung standar kualitas data, evaluasi berkala, dan kolaborasi antarinstasi.
Menurut BPS, keenam kabupaten dan kota tersebut telah berhasil mendorong pemanfaatan data untuk memperkuat perencanaan, kebijakan, dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis bukti.
Selain pemerintah kabupaten dan kota, BPS juga memberikan penghargaan untuk masing-masing tiga instansi pada empat kategori lainnya: kementerian, lembaga pemerintah, lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah provinsi.
Sebagai penutup, Amalia menekankan pentingnya memaknai hasil EPSS sebagai pijakan untuk mewujudkan statistik yang berkualitas, bermakna, dan berdampak.
“Semoga penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas data-data yang dihasilkan oleh Bapak/Ibu di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Mari, kita jadikan malam penganugerahan ini sebagai penggerak kolaborasi dan penguatan tata kelola data statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional yang semakin tangguh,” tambah Amalia.
Sebagai informasi, EPSS tahun 2026 merupakan pelaksanaan EPSS ketiga setelah tahun 2023 dan 2024. EPSS mengadopsi konsep Capability Maturity Model (CMM) dalam mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang terdiri atas 5 tingkatan: rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, serta optimum.
Penilaian dilakukan pada 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator secara total, yang kemudian diolah untuk menghasilkan IPS pada rentang 1,00 sampai 5,00.
(Red)